Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah merampungkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2025. Dalam RKP tersebut, ada 5 agenda utama yang akan dicapai di era pemerintahan baru tersebut.
Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan tema RKP 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Untuk mewujudkan tema tersebut, rancangan awal RKP 2025 menetapkan lima agenda pembangunan yang terdiri dari transformasi sosial; transformasi ekonomi; transformasi tata kelola; supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia; serta ketahanan nasional, budaya dan ekologi.
“Rencana Kerja Pemerintah digunakan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun rencana pembangunan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” kata Suharso dalam dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2024, dikutip Jumat (18/4/2024).
Suharso mengatakan Presiden Joko Widodo meminta agar RKP dan kebijakan fiskal tahun 2025 disusun dengan memperhatikan 2 hal. Dua hal itu adalah kesinambungan pembangunan, serta mengakomodasi program presiden terpilih.
“Arahan presiden untuk RKP 2025 dan juga untuk kebijakan fiskal adalah kedua hal itu dioptimalkan agar menjadi jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi atau memprioritaskan program presiden terpilih Hasil Pemilu Presiden 2024,” kata Suharso.
Adapun, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2025 akan mencapai 5,3-5,6% pada tahun 2025. Suharso melanjutkan indikator lainnya yang ingin dicapai pemerintah adalah tingkat kemiskinan yang berada di level 7-8%; lalu pengangguran terbuka 4,5-5%; rasio gini 0,379-0,382; dan indeks modal manusia 0,56.
“Jadi untuk pertama kali pada 2025 kita menggunakan human capital index untuk menggantikan human development index,” kata Suharso.
Bappenas juga memuat penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 38,6% pada 2025. Kemudian, RKP juga memuat indikator nilai tukar petani 113-115 dan nilai tukar nelayan 104-105. Untuk mendukung realisasi target pembangunan ini diperlukan kolaborasi pusat dan daerah. Maka, kata Suharso, pemerintah juga menetapkan target dan kontribusi perekonomian daerah.
RKP merupakan acuan utama dalam penyusunan APBN. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat menjalankan hal tersebut atau mengubah sesuai dengan kebutuhan.
“Penyusunan RKP ini sangat strategis karena disusun pada masa transisi,” tegasnya.
Patut diingat, lima agenda ini memerlukan pembiayaan. Suharso menegaskan pembiayaan tersebut diambil dari APBN dan diintegrasikan dengan sumber pendanaan lainnya, termasuk investasi swasta, BUMN, dan KPBU serta dana transfer ke daerah.
Berdasarkan perhitungan sementara, berikut ini alokasi pendanaan agenda pembangunan di dalam RKP 2025:
- Transformasi sosial: Rp 266,7 triliun
- Transformasi ekonomi: Rp 74,2 triliun
- Transformasi tata kelola: Rp 1,7 triliun
- Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia: Rp 282,2 triliun
- Ketahanan nasional, budaya dan ekologi: Rp 101,9 triliun
Artikel Selanjutnya
Jokowi Siap Bahas RKP & KEM-PPKF 2025 dengan Presiden Terpilih 2024
(haa/haa)